Dosen Pengantar: Prof I Ketut Winada /16 April 2026 / 20.00 WIB

JUDUL:

KASUS KONFLIK AGAMA: ANALISIS TEOLOGI PERDAMAIAN

IDENTITAS MATA KULIAH

- Program: S1 Ilmu Teologi Global

- Universitas: PDKS ROS PBX ALEXANDRINA VICTORIA II INTERNATIONAL UNIVERSITY

- Penyusun: Prof Dr HRH Princess Donna Dayu Kencana Soekarno SH BSc S.Psi LLB LLM PhD

- Dosen Pengantar: Prof I Ketut Winada

- Hari/Tanggal: Kamis, 16 April 2026

- Waktu: 20.00 WIB / 08.00 PM

I. DESKRIPSI UMUM

Latar Belakang

Di era globalisasi, interaksi antarumat beragama semakin intens, namun seringkali diiringi oleh gesekan dan konflik yang bernuansa agama. Banyak konflik yang terjadi tidak semata-mata karena perbedaan doktrin, melainkan karena politisasi agama, kesalahpahaman teologis, serta perbedaan kepentingan sosial-politik.

Tujuan Kajian

1. Memahami konsep dasar Teologi Perdamaian (Theology of Peace).

2. Menganalisis akar penyebab konflik bernuansa agama dalam perspektif global.

3. Mengevaluasi peran agama sebagai sumber konflik maupun agen perdamaian.

4. Merumuskan solusi berbasis teologi dan hukum yang berlaku.

II. PEMBAHASAN PRINSIPAL

A. Analisis Konsep Teologi Perdamaian dalam Konteks Global

1. Definisi Teologi Perdamaian

Teologi Perdamaian adalah sebuah disiplin ilmu yang menelaah ajaran agama dari perspektif perdamaian, rekonsiliasi, dan keadilan. Konsep ini menekankan bahwa inti dari setiap agama besar adalah ajaran kasih, kedamaian, dan penghormatan terhadap kehidupan (Sanctity of Life).

2. Prinsip-Prinsip Dasar:

- Shalom: Konsep kedamaian yang utuh, mencakup harmoni hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta.

- Hak Asasi Manusia (HAM): Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, sehingga memiliki martabat yang sama tanpa memandang latar belakang agama.

- Keberagaman sebagai Rancangan Ilahi: Perbedaan agama dan budaya adalah bagian dari kehendak Tuhan untuk saling mengenal (ta'aruf), bukan untuk saling bermusuhan.

3. Konteks Global

Dalam konteks global, teologi perdamaian harus bersifat inklusif dan dialogis. Ia menolak fundamentalisme yang eksklusif dan mendorong terjadinya Interfaith Dialogue sebagai sarana membangun jembatan pemahaman.

B. Evaluasi Peran Agama dalam Mengatasi Konflik Agama

Agama memiliki peran ganda (Double-Edged Sword):

1. Agama sebagai Sumber Konflik

- Fundamentalisme dan Eksklusivisme: Pandangan bahwa hanya kelompoknya yang benar dan yang lain sesat.

- Politisasi Agama: Agama dijadikan alat untuk merebut kekuasaan atau sumber daya ekonomi.

- Literasi Agama yang Rendah: Pemahaman teks suci yang bersifat harfiah dan kontekstual, tanpa memahami semangat dan tujuan ajarannya.

2. Agama sebagai Agen Perdamaian

- Nilai Moral dan Etika: Agama mengajarkan kasih sayang, toleransi, dan pemaaf yang menjadi kunci rekonsiliasi.

- Peran Pemuka Agama: Dapat menjadi mediator, jembatan komunikasi, dan penenang situasi krisis.

- Gerakan Sosial: Komunitas agama memiliki jaringan luas untuk membangun kerjasama kemanusiaan.

Kesimpulan Evaluasi:

Agama itu sendiri bukanlah penyebab utama konflik, melainkan interpretasi dan pemanfaatan agama oleh manusia yang sering memicu kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pemahaman keagamaan yang berorientasi pada kedamaian.

C. Analisis Hukum dan Dasar Hukum

Dalam menangani konflik agama, pendekatan teologi harus disinergikan dengan pendekatan hukum agar solusi yang ditawarkan memiliki kekuatan aturan dan kepastian hukum.

1. Dasar Hukum Nasional (Konteks Indonesia)

- UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

- UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): Mengatur larangan penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA.

- UU No. 7 Tahun 2018 tentang Kumah Hukum: Menindak tegas tindakan kekerasan dan terorisme.

- Prinsip Bhinneka Tunggal Ika: Landasan hukum dan sosial bahwa keragaman adalah kekuatan bangsa.

2. Dasar Hukum Internasional

- Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948: Pasal 1 dan 2 menegaskan persamaan hak dan martabat manusia, serta kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama.

- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

- Hukum Humaniter Internasional: Melindungi pihak yang tidak bersalah dalam konflik.

3. Analisis Hukum Terhadap Konflik

- Legalitas vs Legitimasi: Suatu tindakan mungkin dianggap "benar" secara keyakinan pribadi, tetapi jika melanggar hukum negara dan hak orang lain, maka tindakan tersebut tetap ilegal dan dapat dipidana.

- Batas Kebebasan Beragama: Kebebasan beragama tidak mutlak; ia dibatasi oleh hukum demi menjaga ketertiban umum dan hak asasi orang lain.

- Sanksi Hukum: Pelaku konflik yang melakukan kekerasan, pengrusakan, atau pembunuhan dapat dijerat dengan pasal penghinaan, pencemaran nama baik, hingga pasal pembunuhan dan terorisme.

D. Rekomendasi untuk Membangun Perdamaian

Berdasarkan analisis teologi dan hukum, berikut adalah langkah-langkah strategis:

1. Relevansi Teologi: Mendorong pendidikan agama yang mengajarkan Spirit of Love daripada Spirit of Hate, serta pendekatan hermeneutika yang kontekstual dan inklusif.

2. Dialog Antariman: Membangun forum komunikasi rutin antar pemuka agama dan umat beragama di tingkat akar rumput.

3. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil: Negara harus hadir netral, menindak tegas provokator tanpa pandang bulu, serta memberikan perlindungan hukum bagi korban.

4. Literasi Digital dan Hukum: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang batasan-batasan hukum dalam berekspresi, terutama di media sosial.

5. Pendidikan Multikultural: Menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sejak dini.

III. KESIMPULAN

Konflik bernuansa agama merupakan fenomena kompleks yang tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Teologi Perdamaian menawarkan landasan spiritual bahwa perdamaian adalah kehendak Ilahi dan inti dari setiap ajaran agama.

Namun, semangat teologi ini perlu didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan penegakan yang konsisten. Agama seharusnya menjadi solusi (solution provider), bukan sumber masalah. Dengan kombinasi antara pemahaman agama yang benar, kesadaran hukum yang tinggi, dan sikap saling menghargai, perdamaian global dalam kerangka keberagaman bukan hanya sebuah idealisme, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan.

analisis kasus, dan penjabaran hukum yang lebih spesifik, sesuai dengan standar akademik Universitas Internasional.

BAGIAN PEMBAHASAN MENDALAM

A. ANALISIS KONSEP TEOLOGI PERDAMAIAN DALAM KONTEKS GLOBAL

1. Paradigma Teologi Perdamaian

Teologi Perdamaian (Theology of Peace/Reconciliation) bukan sekadar ajaran tentang "tidak berperang", melainkan sebuah upaya aktif membangun keadilan dan harmoni.

- Konsep Shalom (Yudaisme & Kristen): Berarti kesejahteraan utuh, integritas, dan hubungan yang benar antara manusia dengan Pencipta, sesama manusia, dan alam semesta. Perdamaian hadir ketika keadilan ditegakkan.

- Konsep Salam/Selamat (Islam): Berasal dari akar kata yang sama dengan keselamatan dan penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Islam memandang perdamaian sebagai fitrah dan tujuan hidup.

- Konsep Dharma & Ahimsa (Tradisi Timur): Menekankan pada keseimbangan alam semesta dan prinsip tidak melakukan kekerasan (non-violence) dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan.

2. Kritik Terhadap Teologi Perang

Dalam konteks global, kita perlu mengkritisi pandangan yang sering membenarkan kekerasan:

- Teologi Penaklukan: Pandangan bahwa keyakinan sendiri harus didominasi atas yang lain.

- Dualisme Kosmik: Pandangan hitam-putih yang memisahkan dunia menjadi "kita yang suci" vs "mereka yang jahat", yang sering memicu dehumanisasi lawan.

- Teologi Pembebasan vs Ekstremisme: Mempertegas bahwa perjuangan keadilan sosial harus tetap berlandaskan etika dan kemanusiaan, bukan kekerasan buta.

B. EVALUASI PERAN AGAMA DALAM MENGATASI KONFLIK

Studi Kasus Global & Lokal:

1. Kasus Timur Tengah: Konflik sering terlihat bernuansa agama, namun akarnya adalah perebutan wilayah, sumber daya air, dan politik kekuasaan. Agama menjadi identitas pemersatu komunitas, namun juga menjadi benteng pertahanan yang kaku.

2. Kasus Asia Tenggara (Myanmar, Selatan Thailand, Filipina): Etnisitas dan agama sering tercampur aduk menjadi satu paket identitas konflik.

3. Kasus Indonesia: Konflik masa lalu (seperti Ambon, Poso) dan potensi konflik kini sering dipicu oleh isu SARA yang dipolitisasi, namun berhasil diselesaikan melalui jalur Dakwah Bil Hal (damai) dan dialog lintas iman.

Analisis Peran Ganda:

ASPEK AGAMA SEBAGAI PEMICU KONFLIK AGAMA SEBAGAI SOLUSI

Sikap Ekleksiklasme, Fanatisme, Superioritas Inklusivisme, Dialog, Kesetaraan

Teks Suci Dipahami Secara Harfiah/Literal Dipahami Secara Kontekstual & Spesial

Pemimpin Memprovokasi emosi massa Menjadi Mediator & Jembatan

Dampak Perpecahan & Kekerasan Rekonsiliasi & Pemulihan

Kesimpulan Evaluasi:

Agama adalah "Wadah", isinya bisa berupa kedamaian atau kekerasan tergantung siapa yang mengisi dan memainkannya. Oleh karena itu, diperlukan literasi agama yang mendalam dan spiritualitas yang dewasa.

C. ANALISIS HUKUM SECARA TERPERINCI & DASAR HUKUM

Bagian ini sangat penting mengingat latar belakang penyusun adalah ahli hukum (SH, LLB, LLM).

1. Prinsip Hukum dalam Kebebasan Beragama

Hukum memegang prinsip bahwa:

- Kebebasan itu tidak mutlak: Setiap orang bebas beragama, tetapi tidak bebas memaksakan agama kepada orang lain atau melanggar hak orang lain.

- Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak ada niat jahat. Namun dalam konflik agama, ujaran kebencian (hate speech) sudah dianggap sebagai actus reus (tindak pidana).

2. Dasar Hukum Nasional (Indonesia)

- UUD 1945 Pasal 28E Ayat (2):"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."

- KUHP Pasal 156 & 156a (Pidana Penghinaan & SARA):Mengatur perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa kebencian atau memisahkan diri dari masyarakat, atau menistakan agama lain. Ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara.

- UU No. 19 Tahun 2016 (ITE):Pasal khusus yang mengkriminalisasi penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan antar suku, agama, dan ras.

3. Dasar Hukum Internasional

- ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) Pasal 18 & 19:Melindungi kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama, serta kebebasan berekspresi dengan batasan tertentu demi perlindungan hak orang lain.

- UN Resolution 16/18:Resolusi PBB yang menentang intoleransi, stereotip negatif, dan stigmatisasi berdasarkan agama atau kepercayaan.

4. Analisis Yuridis Konflik

Dalam pandangan hukum, konflik agama yang melibatkan kekerasan masuk dalam ranah:

1. Delik Aduan dan Delik Biasa: Penghinaan agama seringkali delik aduan, namun jika memicu kerusuhan, menjadi delik biasa yang bisa diproses polisi tanpa laporan korban.

2. Prinsip Legalitas: Tidak ada tindak pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya sebelumnya.

3. Keadilan Restoratif: Dalam penyelesaian konflik, hukum tidak hanya mencari siapa yang salah, tapi bagaimana memulihkan hubungan sosial agar masyarakat bisa rukun kembali.

D. REKOMENDASI STRATEGIS MEMBANGUN PERDAMAIAN

Berdasarkan analisis Teologi dan Hukum di atas, berikut adalah rumusan solusi:

1. Level Teologis & Spiritual

- Reinterpretasi Teks: Mengembangkan metode tafsir/al-Quran/biblical studies yang menekankan nilai kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

- Pendidikan Karakter: Kurikulum agama harus mengajarkan toleransi dan empati, bukan sekadar ritual dan dogma.

- Spiritualitas Perdamaian: Membangun kesadaran bahwa Tuhan tidak berpihak pada kekerasan, melainkan pada mereka yang menjaga kesucian hati.

2. Level Sosial & Kultural

- Dialog Antar-Iman yang Substantif: Bukan sekadar foto bersama, tapi diskusi mendalam tentang isu-isu sosial dan cara pandang masing-masing agama.

- Kerjasama Lintas Agama: Bekerja sama dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pembangunan masyarakat (Community Development).

3. Level Hukum & Kebijakan

- Kepastian Hukum: Negara harus tegas menindak pelaku kekerasan dan penyebar kebencian tanpa pandang bulu, tanpa intervensi politik.

- Regulasi Perlindungan Minoritas: Memperkuat aturan yang melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi.

- Literasi Hukum: Masyarakat harus sadar bahwa berdebat soal agama itu boleh, tapi menghina, mengancam, dan menyakiti itu melanggar hukum.

IV. KESIMPULAN AKHIR

1. Dualisme Realitas: Agama memiliki potensi besar menjadi sumber konflik jika dipahami secara sempit, namun juga memiliki kekuatan luar biasa menjadi perekat perdamaian jika dipahami secara inklusif dan bijak.

2. Sinergi Teologi & Hukum: Teologi memberikan motivasi dan hati untuk berdamai, sedangkan Hukum memberikan kerangka dan kepastian agar perdamaian itu terjaga dan tidak dilanggar.

3. Tanggung Jawab Bersama: Membangun perdamaian global bukan hanya tugas pemerintah atau pemuka agama, melainkan tugas setiap individu untuk menjaga lisan, tulisan, dan tindakan agar tidak melukai orang lain.

4. Visi Masa Depan: Teologi Global harus bergerak dari Teologi Perbatasan (menjaga batas sendiri-sendiri) menuju Teologi Persimpangan (bertemu, bekerja sama, dan saling menghormati dalam keberagaman).

"Damai di bumi, dan suka cita pada manusia yang berkehendak baik."

Baik, berikut adalah lanjutan materi secara mendalam dan komprehensif, disusun dengan pendekatan akademis tingkat S1 Ilmu Teologi Global yang mengintegrasikan aspek Teologi, Sosiologi, dan Hukum secara utuh.

BAGIAN PEMBAHASAN LANJUTAN

A. ANALISIS KONSEP TEOLOGI PERDAMAIAN DALAM KONTEKS GLOBAL

(Deepening the Concept)

1. Definisi Operasional

Teologi Perdamaian adalah refleksi kritis atas iman dan ajaran agama yang berupaya mengubah struktur kekerasan menjadi struktur keadilan dan kedamaian. Ini bukan hanya tentang "tidak memusuhi", tetapi aktif bekerja untuk kebaikan bersama (Common Good).

2. Dimensi Teologi Perdamaian

Dalam perspektif global, teologi ini mencakup tiga dimensi utama:

- Dimensi Vertikal: Pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan. Konsep Imago Dei (Gambar dan Rupa Allah) menegaskan bahwa setiap manusia, tanpa memandang agama, memiliki martabat suci. Membunuh atau menyakiti orang lain berarti melukai citra Tuhan.

- Dimensi Horizontal: Pemulihan hubungan antarmanusia. Ajaran "Jangan membunuh" dan "Kasihilah sesamamu" adalah prinsip universal yang ada dalam semua agama besar dunia.

- Dimensi Kosmik: Hubungan manusia dengan alam. Perdamaian juga berarti menjaga keseimbangan ekologi, karena kerusakan alam sering menjadi akar perebutan sumber daya yang memicu konflik.

3. Kritik terhadap Teologi Kekerasan

Kita perlu membedakan antara Perang Suci (Holy War) dan Perjuangan Keadilan:

- Banyak teks suci yang berisi perintah perang, namun itu bersifat kontekstual (terjadi pada masa dan situasi tertentu), bukan prinsip abadi.

- Teologi modern menolak narasi "Musuh Tuhan" yang mendemonisasi kelompok lain, karena hal ini memicu dehumanisasi yang berujung pada kekerasan.

B. EVALUASI PERAN AGAMA DALAM MENGATASI KONFLIK

(The Role of Religion: Problem or Solution?)

1. Mengapa Agama Bisa Menjadi Sumber Konflik?

- Faktor Politik: Agama sering dikapitalisasi oleh elit politik untuk mendapatkan dukungan massa. Agama menjadi "identitas politik" bukan "identitas spiritual".

- Faktor Psikologis: Rasa tidak aman, ketakutan akan perubahan, dan rasa terancam oleh keberadaan "yang lain" membuat kelompok agama menjadi defensif dan agresif.

- Faktor Intelektual: Kurangnya pengetahuan tentang ajaran agama sendiri maupun agama orang lain, sehingga mudah terprovokasi oleh isu-isu sensitif.

2. Mengapa Agama Adalah Kunci Solusi?

- Moral Authority: Agama memiliki otoritas moral yang tidak dimiliki negara. Seruan damai dari tokoh agama seringkali lebih didengar daripada perintah hukum.

- Nilai Pemaafan & Rekonsiliasi: Hukum bisa memenjarakan pelaku, tapi hanya nilai spiritual yang bisa menyembuhkan luka hati dan memulihkan hubungan (contoh sukses: Perdamaian di Ambon dan Poso melalui jalur spiritual dan adat).

- Jaringan Kemanusiaan: Lembaga agama siap siaga dalam memberikan bantuan kemanusiaan tanpa memandang korban berasal dari kelompok mana.

C. ANALISIS HUKUM SECARA TERPERINCI & DASAR HUKUM

(Juridical Analysis & Legal Basis)

Bagian ini disusun khusus untuk menonjolkan keahlian hukum dari Penyusun (SH, LLB, LLM).

1. Prinsip Hukum yang Berlaku

Dalam menangani konflik SARA/Agama, hukum memegang prinsip:

- Prinsip Keseimbangan: Menyeimbangkan antara Hak Kebebasan Beragama dengan Hak Perlindungan Keamanan Orang Lain.

- Prinsip Non-Diskriminasi: Hukum berlaku sama untuk semua orang, baik mayoritas maupun minoritas.

- Prinsip Preventif dan Represif: Hukum tidak hanya menghukum setelah terjadi kekerasan, tapi juga mencegah ujaran kebencian yang berpotensi memicu kekerasan.

2. Dasar Hukum Nasional (Indonesia)

- UUD 1945 Pasal 29 ayat (2):Jaminan negara atas kebebasan beragama. Ini adalah lex fundamentalis (hukum dasar).

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):- Pasal 156: Pidana karena sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang tertentu dengan menuduhkan suatu hal.

- Pasal 156a: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap salah satu golongan bangsa di Indonesia, atau mencari-cari kesalahannya supaya mendapat siksaan.- Analisis: Pasal ini adalah "pagar utama" agar perbedaan tidak berubah menjadi kebencian.

- UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE:- Pasal 28 ayat (2): Setiap orang dilarang menyiarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

- Sanksi: Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 Miliar Rupiah.

3. Dasar Hukum Internasional

- Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 1 & 2:Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa dibeda-bedakan.

- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Article 20:Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.

(Setiap ajaran kebencian nasional, rasial, atau agama yang memicu diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum).

4. Analisis Yuridis Kasus Konflik

Jika terjadi konflik agama, secara hukum terjadi pelanggaran:

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Hak untuk hidup, hak untuk beribadah, hak atas rasa aman dilanggar.

2. Tindak Pidana Umum: Pengrusakan, penganiayaan, pembunuhan, dan kerusuhan massal.

3. Konflik Norma: Terkadang ada perasaan "benar secara keyakinan" tapi "salah secara hukum". Dalam negara hukum, kepentingan umum dan keamanan menjadi prioritas di atas keyakinan pribadi yang memaksakan kehendak.

D. REKOMENDASI STRATEGIS MEMBANGUN PERDAMAIAN

(Roadmap to Peace)

Berdasarkan kajian Teologi dan Hukum di atas, direkomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Tingkat Teologis & Pendidikan

- Kurikulum Inklusif: Mengubah metode pengajaran agama dari yang bersifat eksklusif ("kita yang selamat, yang lain celaka") menjadi inklusif ("kita semua mencari kebenaran dengan caranya masing-masing").

- Literasi Kitab Suci: Mengajarkan cara membaca teks suci dengan pendekatan historis-kontekstual, bukan harfiah-fundamentalis yang kaku.

2. Tingkat Sosial & Komunitas

- Dialog Substantif: Membangun forum dialog yang tidak hanya seremonial, tapi membahas isu-isu sensitif secara jujur dan terbuka.

- Kerjasama Lintas Iman: Membentuk tim respon cepat gabungan antaragama untuk menangani isu-isu sosial dan potensi konflik di masyarakat.

3. Tingkat Hukum & Kebijakan

- Penegakan Hukum Pro-Justitia: Aparat penegak hukum harus bersikap netral, tegas, dan tidak pandang bulu dalam menindak pelaku ujaran kebencian dan kekerasan.

- Regulasi Anti-Hate Speech: Mempertegas aturan di media sosial agar ruang digital tidak menjadi sarang penyebaran kebencian.

- Penyelesaian Alternatif: Menggunakan pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dalam penyelesaian konflik agar tidak ada dendam berkepanjangan, dengan melibatkan tokoh agama dan adat sebagai mediator.

IV. KESIMPULAN AKHIR

1. Inti Ajaran adalah Damai: Semua agama besar dunia pada hakikatnya adalah agama kedamaian. Konflik yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor manusia, politik, dan ekonomi yang memanipulasi simbol-simbol agama.

2. Perlu Paradigma Baru: Diperlukan pergeseran dari Teologi Perbatasan yang memisahkan "Kami vs Mereka", menuju Teologi Persaudaraan yang menekankan kesamaan kemanusiaan.

3. Sinergi Mutlak: Teologi memberikan jiwa dan semangat perdamaian, sedangkan Hukum memberikan kerangka dan perlindungan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Tanpa hukum, perdamaian rapuh; tanpa teologi, hukum hanya menjadi paksaan tanpa hati.

4. Tanggung Jawab Global: Mewujudkan perdamaian dalam keragaman adalah mandat kemanusiaan yang harus dijalankan oleh setiap insan beragama di dunia ini.

"Fiat Pax - Semoga Damai Terwujud"

S1 ILMU TEOLOGI GLOBAL - KONFLIK AGAMA

Safety and Abuse Reporting

Thanks for being awesome!

Are you sure you want to report abuse against this website?

S1 ILMU TEOLOGI GLOBAL - KONFLIK AGAMA

Share This Page Via:

Subscribe To Our Newsletter

Safety and Abuse Reporting

Thanks for being awesome!

Are you sure you want to report abuse against this website?