Dosen Pengantar Prof I Wayan Murjana 15 April 2026 | Pukul 19.00 WIB

KONSEP LENGKAP ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL:

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS KRISIS ROHINGYA DI MYANMAR

IDENTITAS

- Program Studi: S2 Magister Ilmu Hukum (LLM)

- Mata Kuliah: Hukum Internasional

- Penyusun: Prof Dr HRH Princess Donna Dayu Kencana Soekarno SH BSc S.Psi LLB LLM PhD

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan harus dilindungi oleh hukum internasional. Prinsip universalitas dan indivisibility menjadi landasan bahwa HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, etnis, atau kewarganegaraan.

Namun, realitas di lapangan sering kali bertentangan dengan norma hukum. Salah satu krisis kemanusiaan paling mendesak di abad ke-21 adalah situasi yang menimpa etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Berbagai laporan internasional mencatat adanya tindakan kekerasan massal, pembersihan etnis, hingga tindakan yang memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan genosida.

Kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana mekanisme hukum internasional bekerja, seberapa efektif perlindungan yang diberikan, serta apa kendala yang dihadapi dalam menegakkan keadilan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya ditinjau dari hukum internasional?

2. Bagaimana evaluasi implementasi hukum internasional dalam melindungi hak asasi manusia dalam kasus tersebut?

3. Rekomendasi apa yang diperlukan untuk memperbaiki sistem hukum internasional ke depannya?

BAB II: DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIS

2.1 Dasar Hukum Internasional

Analisis ini berlandaskan pada instrumen hukum internasional utama, antara lain:

- Piagam PBB (Charter of the United Nations): Pasal 1 dan 55 menegaskan tujuan PBB memajukan dan mendorong penghormatan terhadap HAM.

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948: Menjamin hak hidup, kebebasan, dan keamanan seseorang tanpa diskriminasi.

- Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya: Mengatur hukum perang dan perlindungan penduduk sipil.

- Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Tindak Pidana Genosida (1948): Menetapkan bahwa genosida adalah kejahatan hukum internasional, baik yang dilakukan waktu perang maupun damai.

- Statuta Roma 1998: Mendirikan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) yang memiliki yurisdiksi atas Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, dan Kejahatan Perang.

- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD).

2.2 Prinsip-Prinsip Hukum

- Prinsip Responsibility to Protect (R2P): Kewajiban setiap negara melindungi penduduknya dari empat kejahatan besar (genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, kejahatan terhadap kemanusiaan). Jika negara gagal melakukannya, tanggung jawab beralih ke komunitas internasional.

- Prinsip Yurisdiksi Universal: Kejahatan HAM yang berat dapat diadili di manapun pelakunya ditemukan.

BAB III: PEMBAHASAN DAN ANALISIS KASUS

3.1 Deskripsi Kasus Rohingya

Etnis Rohingya adalah kelompok minoritas Muslim yang tinggal di Myanmar. Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai warga negara yang sah, melainkan sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meskipun mereka telah tinggal selama beberapa generasi.

Akibatnya, mereka kehilangan hak dasar seperti hak kewarganegaraan, hak bepergian, hak pendidikan, dan hak beribadah. Krisis memuncak pada tahun 2017 ketika operasi militer dilakukan yang memaksa lebih dari 700.000 orang mengungsi ke Bangladesh. Laporan PBB menyebut ini sebagai "teks buku contoh genosida".

3.2 Analisis Yuridis

A. Unsur Pelanggaran

Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Genosida, tindakan yang dilakukan memenuhi unsur:

1. Membunuh anggota kelompok.

2. Menimbulkan kerusakan tubuh atau mental yang serius.

3. Penempatan kondisi kehidupan yang disengaja dimaksudkan untuk menghancurkan fisik kelompok tersebut.

4. Paksaan tindakan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut.

B. Status Hukum dan Kewarganegaraan

Hukum internasional melarang diskriminasi rasial dan menjamin hak setiap orang atas sebuah kewarganegaraan (right to a nationality). Kebijakan hukum Myanmar yang menolak memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya bertentangan dengan prinsip non-refoulement dan hak untuk tidak diusir secara sewenang-wenang.

C. Tanggung Jawab Negara

Menurut hukum negara bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh aparatnya. Tindakan militer dan polisi Myanmar merupakan act of state yang menimbulkan kewajiban internasional untuk memberikan ganti rugi dan memproses hukum pelakunya.

BAB IV: EVALUASI IMPLEMENTASI HUKUM INTERNASIONAL

4.1 Efektivitas Penegakan Hukum

Tantangan dan Kelemahan:

1. Masalah Yurisdiksi: Myanmar bukan negara pihak (state party) pada Statuta Roma, sehingga ICC awalnya kesulitan memiliki yurisdiksi penuh (kecuali atas dasar wilayah negara pihak yaitu Bangladesh).

2. Prinsip Kedaulatan: Prinsip non-intervensi sering dijadikan tameng oleh negara untuk menolak campur tangan meskipun terjadi pelanggaran HAM berat.

3. Politik Dewan Keamanan PBB: Veto yang dimiliki anggota tetap DK PBB sering menghambat resolusi yang tegas karena kepentingan geopolitik.

4. Implementasi Lambat: Proses hukum di pengadilan internasional memakan waktu bertahun-tahun, sementara korban terus menderita.

Pencapaian Positif:

1. Opini Publik Global: Hukum internasional berhasil membangun narasi moral dan hukum bahwa tindakan tersebut salah dan terlarang.

2. Putusan Mahkamah Internasional: ICJ telah mengeluarkan perintah penahanan (provisional measures) yang mewajibkan Myanmar mencegah tindakan genosida dan membiarkan akses kemanusiaan.

BAB V: REKOMENDASI PERBAIKAN SISTEM

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum internasional:

1. Penguatan Lembaga Peradilan: Memperluas yurisdiksi ICC dan memastikan tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan HAM.

2. Reformasi Mekanisme DK PBB: Membatasi penggunaan veto oleh anggota tetap dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.

3. Penerapan Sanksi Pintar: Penggunaan sanksi ekonomi dan politik yang ditargetkan kepada individu pelaku kejahatan, bukan menghukum rakyat secara keseluruhan.

4. Penyelesaian Akar Masalah: Hukum tidak hanya bersifat represif (menghukum) tapi juga preventif. Perlu advokasi hak kewarganegaraan dan hak identitas budaya.

5. Peran Negara Ketiga: Mengaktifkan prinsip yurisdiksi universal di pengadilan nasional negara lain untuk mengadili pelaku jika negara asal tidak mau atau tidak mampu.

BAB VI: KESIMPULAN

Kasus Rohingya membuktikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia merupakan kejahatan yang melintasi batas yurisdiksi negara. Secara yuridis, tindakan yang terjadi di Myanmar telah memenuhi unsur-unsur Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Konvensi 1948 dan Statuta Roma.

Meskipun hukum internasional telah memiliki landasan normatif yang kuat, implementasinya masih menghadapi hambatan serius akibat pertimbangan politik, kedaulatan negara, dan keterbatasan penegakan hukum. Oleh karena itu, sistem hukum internasional perlu terus diperbaiki agar prinsip Ubi Ibi Jus Remedium (di mana ada hak di situ ada hukum) benar-benar dapat diwujudkan bagi para korban.

Keadilan bagi Rohingya bukan hanya soal memproses pelaku, tetapi juga memastikan kembalinya hak mereka untuk hidup aman, bermartabat, dan memiliki kewarganegaraan yang sah.

Tentu, ini adalah lanjutan materi secara terperinci dengan pembahasan yang lebih mendalam, analisis hukum yang spesifik, serta penguraian dasar hukum yang digunakan. Materi ini disusun agar siap disampaikan dalam kuliah tatap muka.

MATERI PERKULIAHAN LANJUTAN

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL: KASUS ROHINGYA

BAB I: PENDAHULUAN (LANJUTAN)

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian/Kajian

1. Tujuan Normatif: Memahami dan menafsirkan norma hukum internasional terkait perlindungan HAM serta tanggung jawab negara.

2. Tujuan Analitis: Mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dan mengkaji tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada Pemerintah Myanmar maupun individu pelaku.

3. Tujuan Evaluatif: Menilai efektivitas lembaga internasional (PBB, ICC, ICJ) dalam menanggapi krisis HAM skala besar.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR HUKUM (DETAIL)

2.1 Landasan Teori Hukum

A. Teori Kewajiban Melindungi (Responsibility to Protect / R2P)

Prinsip ini diadopsi dalam World Summit Outcome Document 2005. Intinya:

- Setiap negara memiliki kewajiban melindungi penduduknya dari kejahatan berat.

- Jika negara tersebut gagal melindungi (manifest failure to protect), maka kewajiban itu beralih kepada komunitas internasional untuk mengambil tindakan kolektif melalui Dewan Keamanan PBB.

B. Teori Erga Omnes dan Jus Cogens

- Jus Cogens: Norma hukum dasar yang tidak dapat dilanggar dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian apa pun (misal: larangan genosida, perbudakan, rasialisme).

- Erga Omnes: Kewajiban hukum yang berlaku terhadap semua negara. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dituntut oleh negara manapun di dunia internasional.

C. Teori Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)

Berdasarkan Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), suatu perbuatan merupakan pelanggaran internasional jika:

1. Perbuatan itu dapat diatribusikan (dihubungkan) dengan negara.

2. Perbuatan itu melanggar kewajiban hukum internasional.

2.2 Instrumen Hukum yang Mengikat

1. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Tindak Pidana Genosida (1948)

- Pasal II: Mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama.

- Pasal I: Menegaskan bahwa genosida adalah kejahatan yang terjadi baik waktu perang maupun waktu damai.

- Relevansi: Gambia mengajukan gugatan ke ICJ berdasarkan konvensi ini karena Myanmar dan Gambia sama-sama pihak dalam konvensi tersebut.

2. Statuta Roma 1998 (ICC)

- Pasal 7: Mengatur tentang Crimes Against Humanity (Kejahatan Terhadap Kemanusiaan), termasuk pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, penyiksaan, pemerkosaan, dan penganiayaan terhadap kelompok tertentu.

- Catatan Hukum: Meskipun Myanmar bukan anggota ICC, Pengadilan memutuskan memiliki yurisdiksi karena kejahatan dilakukan sebagian di wilayah Bangladesh (yang merupakan anggota ICC).

3. Hukum Humaniter Internasional (Hukum Perang)

Prinsip dasar:

- Prinsip Kemanusiaan: Melindungi mereka yang tidak terlibat dalam permusuhan.

- Prinsip Pembedaan: Harus selalu membedakan antara kombatan dan penduduk sipil.

BAB III: PEMBAHASAN DAN ANALISIS KASUS

3.1 Kronologi dan Fakta Hukum

- Status Hukum: Sejak Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982, etnis Rohingya diklasifikasikan sebagai "kelompok etnis tidak diakui", sehingga kehilangan hak sipil dan politik.

- Peristiwa 2017: Serangan militer balasan terhadap serangan kelompok bersenjata menyebabkan operasi skala besar. Laporan Fact-Finding Mission PBB menyimpulkan adanya pola sistematis kekerasan yang mengarah pada genosida.

3.2 Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Myanmar

A. Pelanggaran Hak Atas Kewarganegaraan

- Melanggar Pasal 15 DUHAM 1948: "Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan" dan "Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya".

- Kebijakan ini menciptakan kondisi statelessness (tanpa kewarganegaraan) yang dilarang oleh hukum internasional.

B. Unsur Kejahatan Genosida

Berdasarkan fakta di lapangan, unsur-unsur dalam Pasal 2 Konvensi Genosida terpenuhi sebagai berikut:

1. Membunuh anggota kelompok: Terdapat data pembunuhan massal.

2. Menyebabkan kerusakan fisik/mental serius: Pemerkosaan massal, penyiksaan, teror.

3. Kondisi kehidupan yang ditujukan menghancurkan fisik: Pembakaran desa, blokade bantuan makanan/obat.

4. Tindakan mencegah kelahiran: Pembunuhan bayi, pemisahan keluarga, pemerkosaan sebagai alat perang.

5. Maksud (Intent): Ini elemen terpenting. Bukti ucapan pejabat dan pola tindakan sistematis membuktikan adanya special intent untuk memusnahkan kelompok Rohingya.

C. Prinsip Non-Refoulement

Myanmar melanggar prinsip hukum adat internasional (customary international law) yang melarang pengusiran atau pemulangan seseorang ke negara di mana ia menghadapi risiko serius terhadap nyawa atau kebebasannya.

BAB IV: EVALUASI IMPLEMENTASI HUKUM INTERNASIONAL

4.1 Proses Hukum yang Sedang Berjalan

1. Gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) - The Gambia vs. Myanmar

- Status: ICJ telah mengeluarkan Provisional Measures (Putusan Sementara) pada Januari 2020.

- Isi Putusan: Myanmar wajib mencegah segala tindakan genosida, menjaga bukti, dan melaporkan pelaksanaannya ke ICJ.

- Evaluasi: Secara hukum ini kemenangan besar, namun tantangannya adalah eksekusi. Bagaimana memaksa sebuah negara mematuhi putusan jika mereka enggan?

2. Investigasi Pengadilan Pidana Internasional (ICC)

- Jaksa ICC telah membuka investigasi atas kejahatan yang terkait dengan situasi Rohingya.

- Evaluasi: Ini langkah maju dalam pengembangan yurisdiksi, namun menangkap tersangka akan sangat sulit tanpa kerja sama politik.

4.2 Kelemahan Sistem Hukum Internasional

1. Sifat Horizontal: Hukum internasional tidak memiliki pemerintah pusat yang memegang kekuasaan eksekutif. Penegakan hukum sangat bergantung pada politik.

2. Hambatan Veto: Di Dewan Keamanan PBB, jika salah satu anggota tetap (misal: Rusia atau China) tidak setuju, resolusi atau sanksi tidak bisa diterapkan.

3. Kedaulatan vs Intervensi: Konsep kedaulatan negara sering menjadi "tameng hukum" untuk menutupi pelanggaran HAM di dalam negeri.

BAB V: REKOMENDASI PERBAIKAN SISTEM

Untuk memperbaiki sistem hukum internasional dalam menangani kasus serupa, disarankan langkah-langkah strategis berikut:

1. Tingkat Substansi Hukum

- Mempertegas hubungan antara Hukum HAM dan Hukum Humaniter agar tidak ada celah hukum (legal gap) ketika terjadi konflik bersenjata.

- Memperkuat prinsip Universal Jurisdiction agar pengadilan nasional negara lain bisa menangani kasus ini jika lembaga global gagal.

2. Tingkat Lembaga Penegakan

- Reformasi DK PBB: Mengadopsi kode etik sukarela atau aturan pembatasan penggunaan veto dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.

- Penguatan ICC: Memastikan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk investigasi lintas batas.

3. Tingkat Implementasi dan Sanksi

- Penerapan Sanksi Cerdas (Smart Sanctions): Pembekuan aset pribadi, larangan perjalanan (travel ban) bagi individu tersangka, bukan sanksi ekonomi umum yang menyengsarakan rakyat.

- Mekanisme Reparasi/Ganti Rugi: Membentuk dana perwalian untuk korban yang didanai dari aset negara atau individu pelaku.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Secara yuridis formil dan materiil, tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya memenuhi unsur Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang diatur dalam hukum internasional.

2. Hukum internasional telah memiliki kerangka normatif yang kuat dan progresif (terbukti dengan putusan ICJ dan yurisdiksi ICC), namun lemah dalam hal eksekusi karena keterbatasan kekuatan penegak dan intervensi politik.

3. Prinsip Responsibility to Protect (R2P) telah terpicu karena Myanmar terbukti gagal melindungi warganya, namun komunitas internasional belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab kolektifnya secara maksimal.

6.2 Saran

Perlu adanya sinergi antara penegakan hukum (legal approach) dan pendekatan politik (political approach). Hukum memberikan dasar keadilan, sementara politik membuka jalan bagi implementasinya. Indonesia sebagai negara aktif dalam organisasi internasional perlu terus mendorong mekanisme perlindungan HAM yang lebih tegas dan tidak memihak.

MAKALAH ILMIAH

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Studi Kasus: Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Myanmar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak inheren yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dilindungi oleh hukum, baik nasional maupun internasional. Prinsip Universality dan Indivisibility menegaskan bahwa HAM berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi.

Namun, realitas geopolitik sering kali menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Salah satu isu paling krusial di abad ke-21 adalah nasib etnis Rohingya di Myanmar. Komunitas internasional telah mencatat berbagai tindak kekerasan yang sistematis, mulai dari diskriminasi hukum, pelarangan hak dasar, hingga tindakan kekerasan fisik massal yang diduga memenuhi unsur kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kajian ini penting dilakukan untuk mengurai benang kusut permasalahan hukum, menilai efektivitas instrumen hukum internasional, serta memberikan rekomendasi kebijakan demi tegaknya keadilan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya ditinjau dari hukum internasional?

2. Bagaimana evaluasi implementasi dan penegakan hukum internasional dalam kasus tersebut?

3. Bagaimana rekomendasi konstruktif untuk perbaikan sistem hukum internasional ke depannya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kajian

- Secara Teoritis: Memperkaya khazanah ilmu hukum internasional terkait tanggung jawab negara dan perlindungan HAM.

- Secara Praktis: Memberikan masukan bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menangani pelanggaran HAM skala besar.

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN DASAR HUKUM

2.1 Landasan Teori

A. Teori Jus Cogens dan Erga Omnes

- Jus Cogens: Adalah norma hukum yang mengikat secara mutlak, tidak dapat ditarik kembali, dan tidak dapat disimpangi oleh perjanjian internasional manapun. Larangan atas genosida masuk dalam kategori Jus Cogens.

- Erga Omnes: Berarti kewajiban yang berlaku terhadap seluruh negara dalam komunitas internasional. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dituntut oleh negara manapun.

B. Teori Responsibility to Protect (R2P)

Prinsip yang disepakati pada KTT Dunia 2005 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap negara bertanggung jawab melindungi penduduknya dari kejahatan berat.

2. Jika negara tersebut gagal melindungi (manifest failure), maka tanggung jawab beralih kepada komunitas internasional untuk bertindak.

C. Teori Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)

Berdasarkan Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban jika:

- Tindakan tersebut dapat diatribusikan kepada negara (dilakukan aparat negara).

- Tindakan tersebut melanggar kewajiban hukum internasional.

2.2 Dasar Hukum

A. Instrumen Internasional Utama:

1. Piagam PBB (1945), Pasal 1(3) dan 55: Menegaskan tujuan PBB untuk menghormati HAM.

2. Deklarasi Universal HAM (1948), Pasal 1, 2, 3, dan 15: Tentang persamaan hak, hak hidup, dan hak atas kewarganegaraan.

3. Konvensi Genosida 1948: Landasan utama dalam menuntut tanggung jawab Myanmar di Mahkamah Internasional.

4. Statuta Roma 1998, Pasal 7: Mengatur Crimes Against Humanity.

5. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) 1965.

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS KASUS

3.1 Gambaran Umum Kasus

Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang telah bermukim di Myanmar selama berabad-abad. Namun, melalui Citizenship Law 1982, pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai salah satu suku bangsa resmi, sehingga status mereka menjadi apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan (stateless person).

Krisis memuncak pada tahun 2017 ketika operasi militer besar-besaran dilakukan, mengakibatkan lebih dari 740.000 orang mengungsi ke Bangladesh. Laporan Independent International Fact-Finding Mission (IIFFM) PBB menyimpulkan adanya bukti kuat tindakan kejahatan yang sangat serius.

3.2 Analisis Yuridis

A. Pelanggaran Hak Atas Kewarganegaraan

Pemerintah Myanmar melanggar Pasal 15 DUHAM dan Pasal 1 Konvensi Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan 1961. Meniadakan hak seseorang atas kewarganegaraan adalah pintu gerbang bagi pelanggaran hak-hak lainnya, karena tanpa kewarganegaraan, seseorang tidak memiliki perlindungan hukum negara.

B. Analisis Unsur Tindak Pidana Genosida

Berdasarkan Pasal II Konvensi Genosida 1948, unsur-unsur terpenuhi sebagai berikut:

Unsur Konvensi Genosida Fakta di Lapangan

Membunuh anggota kelompok Terdapat data pembunuhan massal laki-laki, perempuan, dan anak-anak.

Menimbulkan luka fisik/mental serius Pemerkosaan sistematis, penyiksaan, teror psikologis.

Kondisi kehidupan yang ditujukan menghancurkan fisik Pembakaran desa, blokade akses pangan dan obat-obatan.

Tindakan mencegah kelahiran Pembunuhan bayi, pemisahan keluarga, pemerkosaan sebagai alat perang.

Maksud Khusus (Special Intent) Ujaran kebencian resmi dan pola tindakan terstruktur membuktikan niat menghapus kelompok tersebut.

Kesimpulan Hukum: Tindakan ini bukan sekadar kerusuhan atau konflik etnis biasa, melainkan memenuhi unsur Genosida dalam pengertian hukum internasional.

C. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Tindakan pengusiran paksa (deportation), pembunuhan, dan penindasan yang dilakukan sebagai bagian dari kebijakan negara yang luas dan sistematis terhadap penduduk sipil, memenuhi definisi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma.

BAB IV

EVALUASI IMPLEMENTASI HUKUM INTERNASIONAL

4.1 Proses Hukum yang Berjalan

1. Mahkamah Internasional (ICJ):- Negara Gambia mengajukan gugatan berdasarkan Konvensi Genosida.

- ICJ telah mengeluarkan Provisional Measures (Januari 2020) yang memerintahkan Myanmar segera menghentikan tindakan genosida dan menjaga bukti.

- Analisis: Ini adalah kemenangan hukum yang sangat penting karena ICJ secara sementara mengakui potensi pelanggaran genosida.

2. Pengadilan Pidana Internasional (ICC):- Meskipun Myanmar bukan anggota, ICC memutuskan memiliki yurisdiksi karena kejahatan lintas batas masuk ke wilayah Bangladesh (anggota ICC). Ini adalah landmark decision dalam perkembangan hukum internasional.

4.2 Tantangan dan Kelemahan Sistem

- Hambatan Kedaulatan: Negara sering menggunakan dalil kedaulatan untuk menolak intervensi, padahal kedaulatan modern adalah kedaulatan yang bertanggung jawab.

- Politik Dewan Keamanan: Adanya hak Veto anggota tetap sering kali memblokir langkah tegas DK PBB karena kepentingan geopolitik.

- Masalah Eksekusi: Hukum internasional bersifat horizontal. Tidak ada polisi dunia yang bisa menangkap tersangka. Kepatuhan sangat bergantung pada tekanan politik dan ekonomi.

BAB V

REKOMENDASI PERBAIKAN SISTEM

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah rekomendasi strategis:

1. Reformasi Lembaga Global

- Pembatasan Veto: Perlu kesepakatan bahwa anggota tetap DK PBB tidak menggunakan veto dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.

- Penguatan Kapasitas ICC: Memberikan wewenang dan sumber daya yang lebih besar agar investigasi berjalan cepat.

2. Mekanisme Penegakan Hukum

- Penerapan Universal Jurisdiction: Negara-negara lain harus berani memproses pelaku di pengadilan nasional mereka berdasarkan prinsip yurisdiksi universal.

- Sanksi Tertarget (Smart Sanctions): Menerapkan sanksi berupa pembekuan aset dan larangan bepergian bagi individu tersangka, bukan sanksi ekonomi umum yang menyengsarakan rakyat biasa.

3. Penyelesaian Akar Masalah

- Reformasi Hukum Nasional: Myanmar wajib mengamandemen Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 agar sesuai dengan standar HAM internasional dan memberikan hak identitas kepada Rohingya.

- Mekanisme Reparasi: Pembentukan dana ganti rugi bagi korban sebagai bentuk pemulihan hak.

BAB VI

KESIMPULAN

1. Kesimpulan Yuridis: Secara hukum, tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya telah memenuhi unsur Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang merupakan kejahatan tertinggi dalam hukum internasional. Hal ini melanggar prinsip Jus Cogens.

2. Evaluasi Sistem: Hukum internasional telah menunjukkan kemajuan signifikan melalui putusan ICJ dan yurisdiksi ICC, namun sistem ini masih lemah dalam hal eksekusi karena sangat bergantung pada politik dan kerjasama negara. Prinsip Responsibility to Protect telah terpicu, namun implementasinya belum maksimal.

3. Masa Depan Hukum: Diperlukan perubahan paradigma dari hukum yang hanya bersifat deklaratif menjadi hukum yang benar-benar dapat dieksekusi (enforceable law), agar terwujud prinsip Ubi Ibi Jus Remedium.

Keadilan bagi korban bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan martabat dan hak identitas mereka sebagai manusia.

S2 LLM ILMU HUKUM ~ ANALISIS KASUS HUKUM INTERNASIONAL & HAM

Safety and Abuse Reporting

Thanks for being awesome!

Are you sure you want to report abuse against this website?

S2 LLM ILMU HUKUM ~ ANALISIS KASUS HUKUM INTERNASIONAL & HAM

Share This Page Via:

Subscribe To Our Newsletter

Safety and Abuse Reporting

Thanks for being awesome!

Are you sure you want to report abuse against this website?